Penulis : Cantika Aulia
Peristiwa banjir yang melanda
sejumlah wilayah di Sumatera hingga kini belum ditetapkan sebagai bencana
nasional oleh pemerintah, meskipun jumlah korban terus bertambah dan distribusi
bantuan di beberapa daerah dilaporkan terhambat akibat kerusakan jalur
logistik. Kondisi tersebut memicu keluhan warga terdampak yang berharap adanya
respon cepat dan terkoordinasi dari lembaga berwenang agar kebutuhan dasar
dapat segera terpenuhi.
Di tengah situasi darurat ini,
perhatian publik turut mengarah pada maraknya aktivitas pertambangan dan proyek
ekstraktif di kawasan hulu yang dinilai berkontribusi terhadap kerusakan
lingkungan. Sejumlah pihak menilai penanganan yang dilakukan masih berfokus
pada penyaluran bantuan sosial, sementara evaluasi terhadap kebijakan
pengelolaan lingkungan belum menjadi prioritas utama. Momentum bencana ini pun
diharapkan menjadi titik refleksi bagi pemerintah dan kementerian terkait untuk
memperkuat komitmen terhadap kebijakan yang lebih berorientasi pada keselamatan
ekologi dan keberlanjutan lingkungan.