17+8 TUNTUTAN RAKYAT

Penulis: Wina Melani Saputri

                                                                     (Foto: Kotak Pena)

Minggu, 7 September 2025, berdasarkan pemantauan BijakMemantau.id, perkembangan tuntutan rakyat 17+8 masih berada dalam tahap proses dan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Hingga saat ini, tuntutan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi oleh pihak-pihak terkait. Pemantauan ini dilakukan sebagai upaya untuk melihat sejauh mana realisasi tuntutan rakyat yang disuarakan, di mana hasilnya menunjukkan bahwa proses pemenuhan masih berjalan dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

Istilah 17+8 Tuntutan Rakyat muncul di media sosial dan dalam aksi protes pada akhir Agustus 2025, sebagai rangkuman aspirasi masyarakat terhadap kondisi politik, ekonomi, dan penegakan hukum di Indonesia. Daftar tuntutan ini dirangkum oleh aktivis, influencer, dan kelompok masyarakat sipil dengan angka 17 menunjukkan tuntutan jangka pendek dan angka 8 sebagai tuntutan jangka Panjang.

17 tuntutan jangka pendek meliputi, (1)Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi sejak 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan, (2) Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak, (3) Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran,  (4) Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan, (5) Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia, (6) Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru, (7) Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala, (8) Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat, (9) Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan public, (10) Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis, (11) Kader partai anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna, (12) Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil, (13) Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri, (14) Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi, (15) Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol),  (16) Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak, (17) Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

+8 tuntutan jangka Panjang meliputi, (1) Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan kusus, dan pajak ditanggung APBN, (2) Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya, (3) Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil, (4) Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor. DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor, (5) Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal, (6) TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian. Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI, (7) Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen, serta selesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas, (8) Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi & ketenagakerjaan. Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi  audit tata kelola Danantara dan BUMN.

Dari seluruh tuntutan jangka pendek, tercatat baru 3 point yang direalisasikan  yaitu pembekuan kenaikan fasilitas DPR, transparasi anggaran Dpr, serta dorongan agar Badan Kehormatan memeriksa anggota yang diduga melecehkan aspirasi rakyat. Capaian ini menunjukan adanya respons sari pihak legislative, meskipun masih terbatas dengan keseluruhan tuntutan rakyat.

Sebagian tuntutan laian baru berada pada tahap awal atau sebatas pernyataan komitmen. Hingga kini, implementasi konkret dari komitmen tersebut belum terlihat jelas sehingga efektivitasnya masih dipertanyakan. Kondisi ini mencerminkan adanya hambata dalam pelaksanaan reformasi, terutama terkait kepentingan politik dan birokrasi.

Perkembangan realisasi 17+1 tuntutan rakyat hingga saat ini masih terbilang terbatas. Dari keseluruhan poin yang disampaikan, baru tiga tuntutan yang berhasil direalisasikan. Kondisi tersebut memunculkan keprihatinan di kalangan masyarakat, mengingat tuntutan tersebut merupakan aspirasi rakyat yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti secara nyata dan menyeluruh oleh pihak terkait.